Tgl 6 April 2017 Fraksi fraksi di DPR, saya ulangi, Fraksi2 di DPR tepatnya Komisi 2 menetapkan Komisioner KPU dan Bawaslu. Jadi, KPU dan Bawaslu pejabatnya yang menetapkan adalah DPR, bukan Pemerintah. KPU dan Bawaslu tidak dibawah kekuasaan Pemerintah. Komisi 2 adalah perwakilan Partai2 yang dipilih Rakyat untuk DPR.
KPU mengadakan Pemilu Pilpres dan Pilleg periode 2019-2024 tgl 17 April 2019 dengan biaya Rp 25,59 Trilyun atau setara dengan membuat Jalan Tol sepanjang 320 Km. Biaya yang sangat mahal dan fantastik untuk pemilihan Presiden dan Legislatif atau untuk pemilih yg jumlahnya 192 juta, maka biaya per jiwa adalah Rp 135.000,- yang distribusinya melibatkan Masyarakat, Polri dan ABRI melewati jalan, sungai, udara dan laut.
Tapi berapapun besarnya biaya pemilu adalah murah dan sangat murah jika dibandingkan dengan kehancuran tanpa pemilu. Karena,
Jika tidak ada Pemilu, maka yang terjadi adalah Perang Saudara.
Pemilu sudah terjadi, Pemenang sudah mulai nampak. Pihak yang kalah sudah terlihat MENOLAK HASIL PEMILU yang kelihatannya KALAH, tapi MENGAKUI PEMILU untuk yang hasilnya MENANG.
Jelas, tindakan TIDAK MENGAKUI HASIL PEMILU adalah MAKAR bila mereka TIDAK BISA MENUNJUKKAN ALASAN KUANTITATIF nya. Karena setiap detail penolakan, harus terbuktikan kalau tidak bisa membuktikan berarti PENYEBARAN BERITA BOHONG.
Sekarang diakar rumput mereka berusaha mengajak rakyat untuk People Power. Mungkinkah?
Dari Aspek Logistik, jelas tidak mungkin , karena stock beras menumpuk. Harga perliter beras bulog Rp 7500 sementara beras bebas yang ramai terjual adalah Rp 8.000 dan Rp 8.500 perliter. Telor saya jual Rp 24.000,- Cabe Rp 25.000 Ayam potong tetap Rp 35rb per kg Daging beku maks 90ribu. Gula Rp 13.000, minyak 10rb per kg. (15 Mei 2016) Usd Rp 14.500,-. saya punya toko eceran yang juga memberi pinjaman tanpa bunga untuk sembako buat langganan sekitar rumah saya.
Harga murah katena stock cukup dan Logistik lancar, ini yang akan membuat Rakyat tidak mudah terprovokasi.
Dari aspek Ekonomi lebih tidak memungkinkan lagi untuk People Power. Usd seharga Rp 14.500 Inflasi sangat Rendah selama pemerintahan Jokowi. Dan yang patut diacungi jempol, negara tidak dikorupsi atasan dengan tidak adanya skandal2 sekelas BLBI, Century, E KTP, Hambalang dll.
Bung Karno Jatuh karena Usd naik dari Rp 10 keseratus lalu ke seribu dan ke Rp 10.000,- Harga2 menggila, stock logistik tidak teratasi.
Pak Harto Jatuh karena setiap Pelita Usd naik 100 persen dari Rp 240 ke 450 ke 1100 ke Rp 2500 lalu melayang ke 16.000.
Jaman Jokowi, semua terkendali. Rakyat pasti memilih bekerja untuk keluarga daripada Demo, karena harga2 beras , telor, ayam potong dan harga sembako lainnya terjangkau plus stock tersedia.
Tetapi analisa diatas berlaku untuk kaum yg bisa berpikir, saat ini mereka menyuapi kelompoknya dengan ribuan hoax dan fitnah plus bumbu pe(salah)mahaman Keyakinan. Moga kelompok ini tidak banyak dan JANGAN DIBIARKAN SEMAKIN BANYAK.
Persatuan dan Kesatuan NKRI bernilai sangat tinggi. Penduduk Asli Indonesia dilarang melakukan PROVOKASI dan PENGHASUTAN apalagi bagi kaum pendatang.
Buat para perusak kesatuan dengan menentang hasil Pemilu, Rakyat sudah memberikan suaranya, siap2, anda berhadapan dengan Polri dan ABRI mereka Penjaga Kesatuan Indonesia. Perusak Persatuan Indonesia adalah identik PEMBERONTAK dan saya lebih setuju ditangani Densus 88 dengan senjata lengkap.
Dan Agar perusakan dan degradasi mental tidak terus terjadi pada bangsa ini, KPU wajib menangkal, mem blacklist dan mendiskualifikasi siapapun peserta pemilu, yg kemudian menolaknya, tapi tidak bisa membuktikan dasar penolaka nya., Juga pada siapapun yg telah merusak bangsa dengan hasutan dan provokasi.
Kami, Rakyat tetap bekerja untuk mencapai Indonesia yang makmur.
Amiiin ya Rob.
Merdeka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar